Jakarta- Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI melaksanakan Study Visit dengan tema “Peran kesatuan bangsa dan politik provinsi Jawa Barat dalam manajemen konflik, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik di provinsi Jawa Barat”. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa pascasarjana prodi Damai dan Resolusi Konflik pada hari Jumat 25 November 2023. Study Visit di Kesatuan bangsa dan politik di hadiri oleh Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Keamanan Nasional Brigjen TNI Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.dan Ketua Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik, Kolonel Ckm Dr. Achmed Sukendro, SH., M.Si dengan narasumber Drs. Sapta Yulianto Dasuki, M.AP Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Baratyang mengangkat topik spesifik tentang “Peran kesatuan bangsa dan politik provinsi Jawa Barat dalam manajemen konflik, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik di provinsi Jawa Barat”.
Mengawali kunjungan Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional Brigjen TNI Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. menjelaskan terkait tujuan kunjungan mahasiswa magister Universitas Pertahanan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengingat pesta demokrasi 2024. Dalam hal ini disampaikan juga bahwa kegiatan ini menjadi sangat relevan untuk didiskusikan, dimana topik kali ini berkaitan dengan ideologi dan dunia politik. Apabila konflik dalam ruang lingkup ideologi dan politik ini tidak ditangani dengan baik, maka akan timbul ancaman disintegrasi yaitu ancaman non-militer.
Secara kedudukan, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kesbangpol Kemendagri merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi Penyusunan program kerja Badan. Tugas lainnya yaitu perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Study visit berlangsung dengan sangat efektif dan interaktif.
Materi terkait peran kesbangpol dijelaskan oleh Drs. Sapta Yulianto Dasuki, M.AP dengan sangat jelas dan terbuka. beliau menyampaikan bahwa tugas kesbangpol bukan sekedar mengawasi namun juga memberikan pendidikan politik dan pendekatan kepada masyarakat. Untuk menghimpun data dan informasi, kesbangpol memiliki Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). Narasumber menjelaskan terkait dengan data yang masuk di akun SIKONDA akan di tindaklanjuti dan di proses sesuai dengan prioritas. Terkait konflik yang pernag terjadi terkait dengan perbedaan ideologi, politik dan juga konflik internal keagamaan yang pernah di tangani oleh kesbangpol.
Dalam ruang diskusi ini, para mahasiswa aktif memberikan respon dan pertanyaan yang selanjutnya dijawab dengan jelas dan baik oleh narasumber. Salah satu kasus yang menarik dalam diskusi ini, terkait dengan dugaan aliran sesat dan juga upaya kesbangpol dalam melakukan pendekatan terhadap aliran-aliran agama yang menjadi fokus MUI. Keterlibatan teknologi informasi juga sangat berpengaruh dalam upaya resolusi konflik di wilayah Jawa Barat, hal ini disampaikan narasumber mengingat kasus yang sebelumnya ditangani oleh kesbangpol mengenai jemaat Ahmadiyah. Dalam penyelesaian kasus ini, kesbangpol melakukan peninjauan melalui laporan yang masuk di sikonda, kesbangpol kemudian menindaklanjuti dengan tinjauan lapangan dengan melihat status perizinan suatu aliran kepercayaan dalam menggunakan rumah sebagai tempat ibadah. Terkait dengan Ahmadiyah, kesbangpol hanya melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perintah fatwa MUI. Hal ini disebabkan kesbangpol tidak memiliki hak untuk menentukan keberlangsungan sebuah aliran kepercayaan melalukan ibadahnya, karena hal tersebut merupakan urusan pusat. Oleh karena itu, untuk urusan izin, kesbangpol hanya melakukan tinjauan atau pengecekan terkait surat keputusan dua menteri terkait izin pembangunan rumah ibadah.
Menutup Kunjungan Ini, Brigjen TNI Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A selaku Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional dan Kolonel Ckm Dr. Achmed Sukendro, SH., M.Si selaku Ketua Prodi Damai dan Resolusi Konflik menyampaikan harapannya agar seluruh mahasiswa yang mengikuti Study Visit dapat mengambil ilmu baru dan memanfaatkan pengetahuan ini sebagai modal untuk membangun penerapan resolusi konflik khususnya dalam bidang ideologi dan politik. Dengan diberikannya kesempatan baik untuk kunjungan keilmuan ini, Universitas Pertahanan melalui prodi damai dan resolusi konflik mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru, sehingga mahasiswa memahami peran dan intervensi kesbangpol dalam penyelesaian konflik dan juga pencergahan konflik khususnya wilayah kota Bandung.
