Jakarta, 12 November 2025 – Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) menggelar Seminar on the Results of the International Field Study (KKLN) 2025 dengan tema “Strengthening National Security by Reducing Disaster Risk, Conflict Risk, Developing Maritime Potential, and Emergency Law.”
Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrid di Executive Room A, Kampus Pascasarjana UNHAN RI, dan terhubung melalui Zoom Meeting. Acara berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan dihadiri oleh civitas akademika, dosen, mahasiswa, serta mitra dari dalam dan luar negeri.
Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Marsekal Pertama TNI Ir. R. A. Nugraha Purwoko, M.Phil., Ph.D., yang mewakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Mayor Jenderal Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr. (Han). Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Keamanan Nasional menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi dari semangat kolaboratif lintas disiplin untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah kompleksitas ancaman global.
“KKLN bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga laboratorium strategis bagi mahasiswa dalam memahami hubungan antara diplomasi, hukum, dan kebijakan keamanan nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini menampilkan empat mahasiswa perwakilan dari masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Keamanan Nasional. Muhammad Faisal dari Program Studi Keamanan Maritim memaparkan materi berjudul “Indonesia-China Collaboration in Strengthening Maritime Security” dengan pembahas Mr. Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc. dari Universitas Indonesia dan Australian National University. Diskusi ini menyoroti dinamika kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok di tengah rivalitas Indo-Pasifik, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kedaulatan dan kolaborasi strategis melalui prinsip UNCLOS 1982. Faisal menegaskan bahwa Indonesia harus berperan sebagai bridge, not battleground dalam menjaga stabilitas kawasan.
Pemapar kedua, Amira Jasmine Salsabila D. dari Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, membahas “Integrating Humanitarian Approaches in Malaysia’s ASEAN 2025 Chairmanship Through Peace Diplomacy” dengan pembahas Dr. Nor Aishah Binti Hanifa dari National Defence University of Malaysia. Ia menjelaskan bagaimana Malaysia memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan dan membangun perdamaian berbasis dialog, inklusivitas, dan hak asasi manusia. Diskusi ini juga menjadi refleksi bagi Indonesia untuk mengembangkan diplomasi yang menggabungkan nilai moral dan pragmatisme politik di kawasan Asia Tenggara.
Sesi ketiga disampaikan oleh Irena Ramawati dari Program Studi Manajemen Bencana dengan topik “Strengthening National Resilience Against Natural and Non-Natural Disasters: Lesson from Japan’s Experience” Bersama pembahas Dr. Mizan Bustanul Fuady Bisri, Ph.D. dari LIPI, ia menyoroti pentingnya belajar dari Jepang dalam membangun ketahanan nasional terhadap bencana. Irena menjelaskan filosofi Jijo–Kyojo–Kojo (Self-help, Mutual-help, Public-help) Jepang yang dapat diadaptasi dalam konteks nilai Gotong Royong Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Diskusi ini menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan teknologi, tetapi juga melalui budaya, disiplin, dan kesadaran publik.
Sesi terakhir diisi oleh Intan Sevina dari Program Studi Hukum Keadaan Darurat dengan topik “Handling of Emergency Situations: A Comparative Study of Constitutional Law and Law Enforcement in Indonesia and Australia” bersama pembahas Dr. M. Lutfi Chakim, Ph.D., ahli hukum tata negara. Intan menyoroti perlunya reformasi hukum keadaan darurat di Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip demokrasi. Ia membandingkan sistem Indonesia yang masih mengacu pada UU No. 23 Tahun 1959 dengan model Australia melalui National Emergency Declaration Act 2020 yang menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum keadaan darurat berbasis checks and balances dan keterbukaan publik.
Seluruh sesi berjalan interaktif dengan Atikah Inayah sebagai moderator dan Triyani sebagai Master of Ceremony. Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti peran diplomasi kemanusiaan ASEAN, penerapan model ketahanan Jepang dalam sistem sosial Indonesia, serta langkah-langkah reformasi hukum keadaan darurat untuk menjamin stabilitas nasional yang berkeadilan.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan foto bersama seluruh peserta. Dalam sambutan penutupnya, Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.I.P., M.A.P., CIQaR., M.Tr.OPSLA., IPU., selaku Kepala Program Studi Keamanan Maritim, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan seminar dan menegaskan komitmen UNHAN RI untuk terus menjadi pusat kajian strategis yang berperan dalam membangun ketahanan nasional melalui riset, diplomasi, dan kerja sama internasional.
“Sinergi antara ilmu pengetahuan, hukum, dan diplomasi merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional Indonesia,” tegasnya.
Kegiatan Seminar Hasil KKLN 2025 ini menjadi bukti nyata kontribusi Fakultas Keamanan Nasional UNHAN RI dalam mengintegrasikan keilmuan multidisiplin untuk memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan maritim dan diplomatik yang berdaulat, adaptif, dan kolaboratif di kawasan Indo-Pasifik.
