Kuliah Pakar Prodi Keamanan Maritim FKN Unhan RI

Jakarta, 10 Oktober 2025 – Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI menyelenggarakan kegiatan Kuliah Pakar “Kebijakan dan Strategi Maritim Dalam Mendukung Keamanan Nasional” yang dilaksanakan pada Hari / Tanggal: Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 07.15 WIB s.d 12.00 WIB secara hybrid melalui daring, yang dihadiri oleh Kaprodi Keamanan Maritim beserta mahasiswa Keamanan Maritim, dan peserta undangan lain yaitu Kementerian Perhubungan dan BAKAMLA-RI.
Dengan Narasumber pertama adalah Capt. Dr. Renaldo Sjukri, M.M., M.Mar (Kepala Bidang Pekerjaan Perkapalan dan Kelautan – Kantor KSOP Utama Belawan – KEMENHUB), sementara Narasumber kedua adalah Laksda Didong Rio Duta Purokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr. (Han), M.Tr.Opsla (Deputi Kebijakan dan Strategi BAKAMLA-RI).
Tujuan dari kegiatan ini adalah membahas strategi dan cegah dini untuk memberikan masukan dalam menentukan kebijakan guna mendukung keamanan nasional.
Kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.I.P., M.A.P., CIQaR., M.Tr.OPSLA., IPU., (Kaprodi Keamanan Maritim, UNHAN-RI), dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kuliah pakar ini di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan ancaman di laut, seperti pelanggaran wilayah, kejahatan lintas batas, serta eksploitasi sumber daya maritim. Harapan dari kuliah pakar ini dapat memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun strategi pengamanan maritim yang adaptif dan berdaya saing untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Narasumber pertama, Capt. Dr. Renaldo Sjukri, M.M., M.Mar (Kepala Bidang Pekerjaan Perkapalan dan Kelautan – Kantor KSOP Utama Belawan – KEMENHUB) menyampaikan topik terkait “Pengamanan Laut dan Pantai Indonesia Emas 2045”, sebagaimana berikut bahwa peraturan-peraturan Kemenhub terkait keamanan kapal dan pelabuhan (ISPS Code, SOLAS, Permenhub 134/2016, dan Permenhub 51/2021), jenis-jenis ancaman laut seperti perompakan, pencemaran, dan illegal fishing, serta isu global pembangunan Terusan Kanal Kra–Thailand yang berpotensi mengubah jalur perdagangan Asia. Adapun pentingnya sistem informasi maritim terpadu secara real-time, pelatihan lintas instansi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan keamanan laut nasional. Penguatan keamanan laut tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi lintas lembaga dan penerapan sistem informasi maritim terpadu. Upaya Kemenhub telah mengembangkan aplikasi Inaportnet dan Simkapel untuk mempercepat layanan kepelabuhanan, sertifikasi, dan perizinan kapal secara daring. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi AIS guna memastikan transparansi pergerakan kapal dalam mencegah praktik illegal.

Narasumber kedua, Laksda Didong Rio Duta Purokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr. (Han), M.Tr.Opsla (Deputi Kebijakan dan Strategi BAKAMLA-RI), menyampaikan topik terkait “Kebijakan dan Strategi Pengamanan Maritim dalam Mendukung Keamanan Nasional Indonesia” sebagaimana berikut bahwa ancaman multidimensi di laut tahun 2025, mulai dari pelanggaran perbatasan, perompakan, hingga penyelundupan narkoba internasional. Adapun penjelasan mengenai konsep Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen strategis untuk mengukur kapasitas patroli, pemantauan, dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, penting untuk membentuk komando pengendali terpadu guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga maritim. Sementara itu, efisiensi patroli laut dapat dicapai melalui koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Mengingat pentingnya kesiapan menghadapi tantangan teknologi masa depan, seperti perkembangan komputasi kuantum yang berpotensi mengubah sistem keamanan dan komunikasi maritim.

Kesimpulan, bahwa kebijakan keamanan maritim nasional perlu disusun secara terintegrasi lintas sektor agar pengelolaan laut Indonesia berjalan efektif, sehingga memerlukan sinergi antar lembaga maritim (BAKAMLA-RI, TNI AL, Kemenhub, KKP, Bea Cukai, dan Polairud) dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan laut nasional. Pemanfaatan teknologi pemantauan modern seperti satelit, drone, dan sistem Maritime Domain Awareness (MDA). Partisipasi aktif akademisi, masyarakat pesisir dan sektor swasta diperlukan untuk mewujudkan keamanan maritim nasional.

Kegiatan Kuliah Pakar diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan sesi foto bersama seluruh peserta. Acara penutupan secara resmi disampaikan oleh Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.I.P., M.A.P., CIQaR., M.Tr.OPSLA., IPU., (Kaprodi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional, UNHAN RI), menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini serta menegaskan komitmen UNHAN-RI untuk terus menjadi pusat kajian strategis di bidang keamanan maritim, yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi global, tetapi juga berorientasi pada kepentingan nasional dan ketahanan maritim Indonesia.