Program Studi Damai dan Resolusi Konflik FKN Unhan RI Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Massa, Media Sosial, dan Negara: Menakar Peran Kontrol Sosial dalam Aksi Massa dan Demokrasi Digital.”

Jakarta, 18 September 2025 — Universitas Pertahanan Republik Indonesia melalui Program Studi S2 Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Massa, Media Sosial, dan Negara: Menakar Peran Kontrol Sosial dalam Aksi Massa dan Demokrasi Digital.”

Acara dibuka dengan keynote speech yang diwakili oleh Marsma TNI Ir. R. Anugerah Purwoko, M.Phil., Ph.D., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum FKN Unhan RI. Dalam sambutannya menegaskan bahwa peran media massa dan media social dalam negara demokrasi sangat penting sekali sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negara . Program Studi Damai dan Resolusi Konflik FKN Unhan RI berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan risiko konflik melalui media sosial dalam perspektif keamanan nasional

Dalam sesi pertama, Marolli J. Indarto, S.Kom., M.Si dari Kementerian Komdigi memaparkan macam-macam berita hoaks atau fake news yaitu misinformasi, malinformasi dan disinformasi. Dalam komunikasi dan informasi negara harus hadir melindungi masyarakat bukan untuk membatasi.

Sesi kedua menghadirkan Budiawan Sidik Arrifianto, S.E., M.Han. dari Penelitian dan Pengembangan Kompas yang menegaskan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat melalui media massa dan media social sehingga perlu layanan-layanan media .sebagai wadah atau sarana komunikasi. Ada beberapa layanan media social yang dapat dibedakan dari kalangan penggunanya, contohnya untuk media tik tok, face book, watshap cenderung di dominasi oleh kalangan menengah ke bawah, sedangkan twitter dan Instagram di dominasi oleh kalangan atas. Pada kesempatan itu juga disinggung tentang beberapa pemicu dari demontrasi massa tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2025 disebabkan oleh flexing para pejabat pemerintah dan wakil rakyat yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat serta sikap arogansi aparat dalam menangani unjuk rasa, yang terblow up secara realtime pada saat kejadian unjuk rasa besar-besaran yang berakhir dengan kericuhan. Disampaikan juga bahwa kerusuhan massa juga disebabkan oleh data-data pemerintah yang tidak sesuai kondisi riil dilapangan.

Diskusi ini dirancang sebagai forum akademis untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara dinamika aksi massa, peran media sosial sebagai kanal aspirasi publik, dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta ketertiban umum. Selain itu, FGD juga menyoroti tantangan yang dihadapi demokrasi digital, termasuk maraknya misinformasi, disinformasi, dan polarisasi opini publik di ruang maya.

Melalui partisipasi aktif para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya, kegiatan ini diharapkan menghasilkan pemikiran konstruktif dan rekomendasi strategis. Hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat literasi digital, mendorong komunikasi publik yang transparan, serta meneguhkan kolaborasi antara masyarakat, media, dan negara dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada akhir acara dilaksanakan pemberian sertifikat kepada para narasumber dan moderator serta dilaksanakan foto bersama