Bandung, 25 Juni 2025. Sebanyak 15 mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Cohort 12 dari Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) memulai kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Provinsi Jawa Barat. KKDN merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran berbasis lapangan yang bertujuan memperluas pemahaman strategis mahasiswa terhadap tata kelola keamanan laut dan dinamika kebijakan maritim di tingkat nasional dan daerah.
Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan kunjungan ke Kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Di lokasi tersebut, mahasiswa disambut oleh Staff Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. dr. H. Dodo Suhendar dan memperoleh penjelasan mengenai peran strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang meliputi 988,48 km garis pantai dan lebih dari 1,6 juta hektare laut wilayah. Kunjungan ini juga memberi pemahaman kontekstual tentang sinergi pemerintahan daerah dalam mengelola potensi dan tantangan wilayah perairan provinsi yang memiliki tingkat aktivitas kelautan tinggi.
Selanjutnya, rombongan mahasiswa melanjutkan kunjungan ke Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pusenkav) TNI AD di Kota Bandung. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapat penjelasan mengenai peran matra darat dalam sistem pertahanan negara, khususnya keterlibatan Kavaleri dalam operasi bantuan militer kepada pemerintah sipil, serta konsep pertahanan terpadu yang mengintegrasikan potensi matra laut dan darat. Mahasiswa juga diajak untuk menelaah keterkaitan keamanan wilayah darat dengan stabilitas maritim secara nasional.
Agenda utama pada hari pertama KKDN berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat pelaksanaan paparan kebijakan dan diskusi tematik mengenai kolaborasi pengawasan laut antarsektor. Acara dibuka oleh Kepala Program Studi Keamanan Maritim, Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho, P.SiP., M.AP., C.IQaR., M.Tr.Opsla., IPU, ASEAN Eng., yang menyampaikan pentingnya mengkaji praktik pengawasan laut secara holistik dan kolaboratif. Ia menekankan bahwa keamanan maritim merupakan isu multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas lembaga dan pendekatan berbasis wilayah.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa mendapat pemaparan dari dua narasumber utama. Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, menyampaikan strategi pengawasan laut nasional berbasis penangkapan ikan terukur, digitalisasi sistem pemantauan kapal, serta penguatan koordinasi pengawasan dalam kerangka ekonomi biru. Sementara itu, Tatang Hidayat, S.P., M.P., selaku Kepala UPTD Pengawasan SDKP DKP Provinsi Jawa Barat, memaparkan pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan 0–12 mil, capaian indikator kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2024, serta tantangan dalam pelaksanaan regulasi di lapangan.
Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai keterbatasan sarana pengawasan, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta efektivitas penegakan hukum atas praktik penangkapan ikan ilegal. Narasumber menanggapi dengan penekanan pada pentingnya sinergi antarsektor, peran aktif masyarakat pesisir, dan perlunya penguatan kapasitas SDM pengawasan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Cohort 12 yang hadir dan terlibat aktif dalam KKDN hari pertama antara lain Cintya Yelena Putri, Aldy Surya A., Ahmad Ari Syahputra Pulungan, Meli Ruslinar, Ismaya Kenza C., Mayang Agustin, Auriga Putri Faradilla, Yussie Novitasari, Triyani, Atikah Inayah, Dimas Gading, Raesha Syahnaz, Elyakim Snekubun, Muhammad Faisal, dan Ivan Filbert dan Yosea Oktaviandra. Kehadiran mereka mencerminkan semangat intelektual dan keterlibatan langsung dalam memahami kebijakan strategis yang relevan dengan fokus keilmuan mereka.
Kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri ini menjadi wadah penting untuk menghubungkan teori dengan praktik kebijakan di lapangan. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis dan kelembagaan, tetapi juga memahami kompleksitas pengelolaan wilayah laut Indonesia yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan adaptif. Diharapkan, hasil KKDN ini akan memperkuat kompetensi akademik dan strategis mahasiswa serta menghasilkan rekomendasi ilmiah yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pengawasan laut di tingkat nasional maupun daerah.
